RSU; Rumah
Sejuta Umat
Oleh; Sirilus Selaka
(Opini Victory News, 23/9/2014)
“Cukup
kejadian itu terjadi pada adik kami.
Jangan ulangi dan jangan berdalil. Perbaikilah hati kalian hai paramedis.
Jangan perlakukan orang sakit seperti binatang”. Ini pesan dari kampung, Desa Laboya
Bawah, Kecamatan Laboya Barat – Sumba Barat yang disampaikan Marthen Woda, kakak kandung Sherly Goro Lolu
(24), sang ibu muda yang meninggal bersama bayinya di Ruang Bersalin RSUD Kupang. Berita duka ini
dirilis VN dengan judul; Gubernur Tidak Peduli Pembenahan RSUD.
Ada dua makna yang terkandung dalam pesan dari kampung tersebut. Pertama;
ketika kata saran dan aksi protes terhadap buruknya pelayanan publik di instasi
pemerintah mengalami resistensi, kata-kata keramat dari kampung menjadi terapi
alternatif. Terapi alternatif yang diambil setelah metode konvensional tak
berdampak signifikan bahkan mubazir. Shock
therapy atau terapi kejut
pun tak berdampak pada apatisnya nurani dan raga yang mati rasa. Rasa sombong
dalam tubuh bongsor birokrasi tidak lagi memberi ruang bagi rasa berbagi ke
dalam dan rasa iba ke luar.
Dengan menyerap 75% anggaran
kesehatan provinsi, maka RSUD
Kupang termasuk dalam kategori birokrasi bongsor. Bongsor yang identik dengan lamban dan
inefisiensi atau padat dana, padat karya juga padat masalah.
Menyitir Laurensius Sayrani,
bahwa birokrasi kita lahir dari rahim patrimonial yang melanggengkan nuansa
feodalisme dan yang sering diibaratkan sebagai birokrasi priyayi yang tumbuh sebagai sebuah kelas sosial tersendiri dan
berjarak dengan rakyat kebanyakan. Birokrasi yang masih membawa spirit kolonial
yang menempatkan birokrasi sebagai organ pengabdi kekuasaan. Lalu diperparah
dengan kentalnya pengaruh politik yang memasang jaring ekonomi untuk beburu
rente. Dengan demikian, upaya ‘diet’ perampingan birokrsi tidak mesti pada
besaran anggaran dan jumlah personil tetapi dengan menyedot ‘lemak jahat’
nuansa feodalisme dalam tubuh birokrasi, menetralkan birokrasi dari godaan
politik kekuasaan, menghindarkanya dari jerat ekonomi pemburu rente serta
menumbuhkan kesadaran akan peranya sebagai public
service bukan sebagai kelas penguasa.
Perbaikilah hati hai penguasa,
hati-hati dengan kegemukan walau itu lambang kemakmuran. Cukup, jangan ulangi
dengan dalil prosedur birokrasi. Kami orang kampung diwajibkan taat aturan
orang kota. Kami umat Tuhan berhak mendapatkan pelayanan yang manusiawi. Adalah
manusiawi mencari untung tetapi tidak harus dengan membuntungi yang bunting,
yang busung lapar dan terkapar di selasar bangsal setengah jadi. Tidak perlu
dengan memalak pedagang yang membuka lapak di pasar pekan, membajak petani
pembajak lahan garapan atau menodong leher penyandang cacad. Ini pesan dari
kampung; kembalikan fungsi rumah sejuta umat ini yang sekian lama dijadikan
rumah sejuta untung, bung.
Kedua, pesan dari kampung
ini seperti seruan dari atas bukit batu; berbaliklah hai para pemburu harta karun, kalian sedang tersesat. Berhentilah,
masih ada waktu untuk memperbaiki kompas yang letaknya di pusat diri, di bawah
jantung yang berdebar kencang diburu ambisi. Di atas ginjal yang lelah
menyaring limbah kepongahan, dikelilingi usus yang aus memggiling bongkahan
pungli. Diapit limpa yang membengkak, disesaki caci-maki
dan sumpah serapah kaum teraniaya. Dihiasi empedu yang membatu diracuni tinta
stempel dan tanda tangan dari tangan-tangan parkinson. Diperintah otak yang
dicuci penganut ajaran mark up, up to you atau asal bapak senang.
Pesan dari kampung ini keramat
karena kampung adalah asal segala aturan peradaban beradab. Mempersetankan
pesan dari kampung berdalil membangun peradaban adalah pengingkaran terhadap
asal usul. Orang kota adalah perantau yang tak boleh lupa pulang kampung
sebelum batu nisanya ditulis; “Dia mati jauh dari tempatnya lahir dan kini
sedang berjalan pulang”.
Adalah permintaan yang sederhana
dan polos; layani kami selayaknya manusia. Manusia kampung yang miskin, dekil, bodoh dan sakit
lalu sekrat lantaran sering mengabaikan
kesehatanya dengan berjemur di ladang, berjalan menunduk di lumpur sawah demi
nasi yang tersaji di meja makan manusia kota.
Manusia yang putus otot lenganya mendayung perahu karena kehabisan solar
demi lezatnya ikan bakar di tepi trotoar jalan protokol, yang patah tulang
rusuknya terjatuh dari rangka bangunan bertingkat, full AC yang “hot and cool”. Manusia yang jadi mayat
tanpa proses otopsi usai dimobilisasi mesin kampanye politik.
Bagi
manusia kampung, kesehatan mungkin tidak lebih penting dari perut, tetapi pesan dari kampung bahwa, jangan perlakukan orang sakit
seperti binatang menyiratkan makna mendalam dan asasi; memanusiakan manusia dalam keadaan sakit ternyata sama
nilainya dengan menyelematkan nyawa manusia itu sendiri, baik di meja operasi,
di ruang bersalin maupun di ruang penuh kuman dan bau obat lainya.
Pembawa
pesan dari kampung ini dirundung duka, bukan saja karena kematian adik dan
keponakanya. Dia juga berduka menyaksikan matinya sense of humanism di rumah putih yang sepatutnya menonjolkan fungsi
sosial daripada fungsi
ekonomi. Duka akan berbuah murka kala rumah sejuta umat itu bermetamorfosa menjadi rumah sejuta ular.
Duhai wong ndeso yang kini jadi junjungan sejuta umat negeri ini, di
tanah yang pernah memahat tapak kakimu, berkeliaran sejuta ular. Ini ular bludak,
licik dan berbisa, yang hanya bisa dibasmi dengan blusukanmu. Datang, datanglah sebelum anakonda berganti kulit,
pyton bertelur dan belut mencapai sungai.! ***