Jumat, 19 Desember 2014



RSU; Rumah Sejuta Umat
  Oleh; Sirilus Selaka 
(Opini Victory News, 23/9/2014) 


            “Cukup kejadian itu terjadi pada adik kami. Jangan ulangi dan jangan berdalil. Perbaikilah hati kalian hai paramedis. Jangan perlakukan orang sakit seperti binatang”. Ini pesan dari kampung, Desa Laboya Bawah, Kecamatan Laboya Barat – Sumba Barat yang disampaikan  Marthen Woda, kakak kandung Sherly Goro Lolu (24), sang ibu muda yang meninggal bersama bayinya di  Ruang Bersalin RSUD Kupang. Berita duka ini dirilis VN dengan judul; Gubernur Tidak Peduli Pembenahan RSUD.
Ada dua makna yang terkandung dalam pesan dari kampung tersebut. Pertama; ketika kata saran dan aksi protes terhadap buruknya pelayanan publik di instasi pemerintah mengalami resistensi, kata-kata keramat dari kampung menjadi terapi alternatif. Terapi alternatif yang diambil setelah metode konvensional tak berdampak signifikan bahkan mubazir. Shock therapy atau terapi kejut pun tak berdampak pada apatisnya nurani dan raga yang mati rasa. Rasa sombong dalam tubuh bongsor birokrasi tidak lagi memberi ruang bagi rasa berbagi ke dalam dan rasa iba ke luar.
 Dengan menyerap 75% anggaran kesehatan provinsi, maka RSUD Kupang termasuk dalam kategori birokrasi bongsor.  Bongsor yang identik dengan lamban dan inefisiensi atau padat dana, padat karya juga padat masalah.
Menyitir Laurensius Sayrani, bahwa birokrasi kita lahir dari rahim patrimonial yang melanggengkan nuansa feodalisme dan yang sering diibaratkan sebagai birokrasi priyayi yang tumbuh sebagai sebuah kelas sosial tersendiri dan berjarak dengan rakyat kebanyakan. Birokrasi yang masih membawa spirit kolonial yang menempatkan birokrasi sebagai organ pengabdi kekuasaan. Lalu diperparah dengan kentalnya pengaruh politik yang memasang jaring ekonomi untuk beburu rente. Dengan demikian, upaya ‘diet’ perampingan birokrsi tidak mesti pada besaran anggaran dan jumlah personil tetapi dengan menyedot ‘lemak jahat’ nuansa feodalisme dalam tubuh birokrasi, menetralkan birokrasi dari godaan politik kekuasaan, menghindarkanya dari jerat ekonomi pemburu rente serta menumbuhkan kesadaran akan peranya sebagai public service bukan sebagai kelas penguasa.  
Perbaikilah hati hai penguasa, hati-hati dengan kegemukan walau itu lambang kemakmuran. Cukup, jangan ulangi dengan dalil prosedur birokrasi. Kami orang kampung diwajibkan taat aturan orang kota. Kami umat Tuhan berhak mendapatkan pelayanan yang manusiawi. Adalah manusiawi mencari untung tetapi tidak harus dengan membuntungi yang bunting, yang busung lapar dan terkapar di selasar bangsal setengah jadi. Tidak perlu dengan memalak pedagang yang membuka lapak di pasar pekan, membajak petani pembajak lahan garapan atau menodong leher penyandang cacad. Ini pesan dari kampung; kembalikan fungsi rumah sejuta umat ini yang sekian lama dijadikan rumah sejuta untung, bung.
Kedua, pesan dari kampung ini seperti seruan dari atas bukit batu; berbaliklah hai para pemburu harta karun, kalian sedang tersesat. Berhentilah, masih ada waktu untuk memperbaiki kompas yang letaknya di pusat diri, di bawah jantung yang berdebar kencang diburu ambisi. Di atas ginjal yang lelah menyaring limbah kepongahan, dikelilingi usus yang aus memggiling bongkahan pungli. Diapit limpa yang membengkak, disesaki caci-maki dan sumpah serapah kaum teraniaya. Dihiasi empedu yang membatu diracuni tinta stempel dan tanda tangan dari tangan-tangan parkinson. Diperintah otak yang dicuci penganut ajaran mark up, up to you atau asal bapak senang.
Pesan dari kampung ini keramat karena kampung adalah asal segala aturan peradaban beradab. Mempersetankan pesan dari kampung berdalil membangun peradaban adalah pengingkaran terhadap asal usul. Orang kota adalah perantau yang tak boleh lupa pulang kampung sebelum batu nisanya ditulis; “Dia mati jauh dari tempatnya lahir dan kini sedang berjalan pulang”.
Adalah permintaan yang sederhana dan polos; layani kami selayaknya manusia. Manusia kampung yang miskin, dekil, bodoh dan sakit lalu sekrat lantaran  sering mengabaikan kesehatanya dengan berjemur di ladang, berjalan menunduk di lumpur sawah demi nasi yang tersaji di meja makan manusia kota.  Manusia yang putus otot lenganya mendayung perahu karena kehabisan solar demi lezatnya ikan bakar di tepi trotoar jalan protokol, yang patah tulang rusuknya terjatuh dari rangka bangunan bertingkat, full AC yang “hot and cool”. Manusia yang jadi mayat tanpa proses otopsi usai dimobilisasi mesin kampanye politik.
            Bagi manusia kampung, kesehatan mungkin tidak lebih penting dari perut, tetapi pesan dari kampung bahwa, jangan perlakukan orang sakit seperti binatang menyiratkan makna mendalam dan asasi; memanusiakan manusia dalam keadaan sakit ternyata sama nilainya dengan menyelematkan nyawa manusia itu sendiri, baik di meja operasi, di ruang bersalin maupun di ruang penuh kuman dan bau obat lainya.
            Pembawa pesan dari kampung ini dirundung duka, bukan saja karena kematian adik dan keponakanya. Dia juga berduka menyaksikan matinya sense of humanism di rumah putih yang sepatutnya menonjolkan fungsi sosial daripada fungsi ekonomi. Duka akan berbuah murka kala rumah sejuta umat itu bermetamorfosa menjadi rumah sejuta ular.
            Duhai wong ndeso yang kini jadi junjungan sejuta umat negeri ini, di tanah yang pernah memahat tapak kakimu, berkeliaran sejuta ular. Ini ular bludak, licik dan berbisa, yang hanya bisa dibasmi dengan blusukanmu. Datang, datanglah sebelum anakonda berganti kulit, pyton bertelur dan belut mencapai sungai.! ***