Meteor Baru RSU Kupang

Meteor Baru RSU Kupang
OLEH; SIRILUS SELAKA *
Dipublikasikan oleh Pos Kupang, 15 Januari 2009

PADA hari pelantikan paket Fren menjadi gubernur-wakil gubernur NTT periode 2008-2013, Aco Manafe menulis; “Fren, Meteor Baru NTT”. Fren ibarat ‘meteor politik baru’ yang diharapkan bisa mereformasi kondosi dalam pembangunan dan memimpin NTT 2008-2013. Fren mesti bekerja serba cepat, serba arif dengan solusi optimal. Cepat bak dikejar-kejar waktu, mengacu ucapan presiden baru Korsel, Lee Myunbak, yang begitu dilantik 26 Februari 2008, mengatakan, dia harus bergerak cepat. Bagi presiden Lee, masa lima tahun amat singkat. Banyak masalah yang tak rampung dan terbengkelai (PK, 16/7/08).
Dengan mengacu juga pada tulisan wartawan senior tersebut, Direktur baru RSU Kupang yang dilantik pada 30 Desember 2008 ibarat ‘meteor baru’ yang diharapkan bisa mereformasi kondisi pelayanan dan memimpin lebih dari seribu karyawan yang terdiri dari berbagai profesi, karakter, suku, budaya dan agama tersebut. Menyampaikan harapan saat melihat pijar cahaya meteor mungkin berbau klenik, namun pada ‘meteor baru’ RSU Kupang ini tentu berbau klinik dan realistis akan sebuah perubahan kondisi pelayanan rumah sakit terbesar se-NTT ini yang selalu dikeluhkan masyarakat dengan istilah; arogan, birokratis dan diskriminatif. Arogan dalam memasang tarif setinggi langit, tapi kualitas pelayanan setinggi bukit. Birokratis dalam proses pelayanan yang katanya kalau bisa mudah kenapa dipersulit. Dan diskriminatif dalam memperlakukan klien berdasarkan sentimen tertentu.
Realistisnya harapan ini kiranya tidaklah berlebihan ketika melihat langkah awal Direktur baru yang pada beberapa saat setelah pelantikanya langsung mengadakan ‘rapat kilat’ dengan karyawan dari ruangan ke ruangan RSU. Dokter spesialis kandungan dan kebidanan ini menyatakan; “Pergantian pimpinan adalah hal yang lumrah, namun saya mengakui bahwa, sampai dengan saat pelantikan, banyak gosip yang cukup menggelisahkan hati banyak orang. Terhadap berbagi kegelisahan itu, saya berjanji dalam kepemimpinan nantinya tidak akan memandang siapa yang pro dan siapa yang kontra. Saya membuka diri untuk dikritik dan menerima saran positif demi kebaikan rumah sakit ini”. Sungguh sebuah langkah awal yang simpatik untuk didukung bersama demi terwujudnya harapan sesuai visi RSU Kupang; “Menjadi Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat NTT”. Ya, merubah rasa gelisah menjadi rasa bangga.
Tidak untuk menafikan buah tangan direktur RSU sebelumnya, namun patut diakui bahwa aroma kegelisahan itu memang terasa dan sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan kesehatan terhadap klien. Diakui atau tidak, dari balik tembok gedung megah yang nyaris dibumihanguskan si jago merah 21 September 2008 lalu itu, kegelisahan hati para penderita tertumpah pada prosedur pelayanan kesehatan yang berbelit-belit, keresahan hati keluarga pasien tercurah pada lembar-lembar tagihan biaya perawatan, obat-obatan, pemeriksaan diagnostik dan tetek-bengek lain yang sulit dipahami. Sementara tingkat kepuasan user yang sulit ditakar dengan angka mutlak hanya terpancar dari kerutan dahi dan anggukan setuju yang dipaksakan. Dipaksakan karena klien seakan disodorkan pilihan; harta atau nyawa. Memang, untuk merubah semua itu butuh proses dan waktu, tapi untuk beberapa kegelisahan seperti mahalnya biaya, kita tak harus bersandar pada kalimat Judika Idol dalam iklan B4M; “Sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal”. Mengutip Emanuel Kolfidus dalam 50 Tahun NTT dan Orang Miskin, “Saat ini, masih 27% rakyat NTT miskin, 80% petani, 79% pendidikan di bawah SD dan penyumbang terbesar PAD justeru dari bidang kesehatan (RS) yang berarti bahwa semiskin-miskinya masyarakat NTT dan dalam keadaaan sakit mereka masih memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah”(PK, 30/12/08). Ungkapan kegelisahan lain yang ditulis dr. Samson Ehe Teron; “Globalisasi bisnis bidang kedokteran terutama bisnis di bidang pengelolaan rumah sakit telah banyak mencederai makna sumpah Hippocrates yang sangat menjunjung tinggi nilai luhur etika kedokteran dan kemanusiaan”. Mantan ketua IDI Kupang ini mendeskripsikan, “Ada kecenderungan pada sebagian dokter untuk menulis resep obat paten karena ada pesanan sponsor, padahalnya mereka sadar bahwa obat generik tersedia dan berkhasiat sama, bahkan lagi kecenderungan melakukan permintaan pemeriksaan penunjang laboratorium dan rontgent berbasis bonus, jauh dari rasionalitas dan etika kedokteran”(Timex, 10/9/08).
Akumulasi kegelisahan itu seakan mampet bersama saluran pembuangan limbah RSU yang menyebarkan aroma menyengat. Aksi protes masyarakat terhadap kenaikan tarif RSU berdasarkan Perda No 4 Tahun 2006 lalu pun tak melancarkan got yang dihuni tikus dan kecoak busuk penebar kuman mematikan itu. Alih-alih berbuah rasional dan pro kemanusiaan, pembongkaran kartel farmasi oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pun berbuah pil pahit yang mampu-tidak mampu harus ditebus klien. Sri Mulyani Indrawati blak-blakan menyatakan; “Industri pabrik obat memang membentuk kartel, dan dokter bagian dari kartel. Kartel tersebut telah mengambil keuntungan terlalu besar. Mereka telah menghisap, karena rent itu menyedot habis. Itu menjadi profit perusahan obat, dibagi dengan dokter, baik dengan mentraktir pergi seminar, mobil dan lain sebagainya. Kartel farmasi mesti dibongkar agar harga obat bisa menjangkau masyarakat miskin”(JP, 3/10/07). ‘Kasihan si Muklis, tiap episode so pasti ditipu. Kalu bukan oleh Abdel, pasti Temon atau Udin Jungkring cowok paling ganteng sekompeks. Klis, Klis, kasihan amat nasibmu, sudah miskin ditipu melulu’. Laku kocak dan tipu-menipu para pemeran serial komedi Bukan Super Star itu tentu bukan salah bunda mengandung, tapi tuntutan skenario sang sutradara. Inilah yang disebut Prudhon sebagai exploitation de i’home par i’home (pengisapan manusia atas manusia). Menyalin ‘resep’ dr. Asep Purnama, Direktur RSUD dr. TC Hillers-Maumere bahwa; Peran besar pedagang besar farmasi (PBF) yang tidak jujur telah meroketkan harga dan menyebabkan kelangkaan obat (PK, 18/01/08). Entah sudah berapa banyak Perda tentang tarif pelayanan publik yang dihasilkan maupun direvisi demi visi-misi yang pro rakyat atau pro kontra dan berakhir pro penguasa dan pengusaha kaya?. Sampai Sri Sultan Hamengku Buwono X saat berkunjung ke NTT pun bertanya; Tunjukan di mana ada Perda yang disahkan Dewan, atau UU buatan Negara yang pro rakyat?
Menoleh ke dalam rumah penuh kuman yang menggerogoti 75,6% APBD Kesehatan privinsi NTT ini, kinerja, loyalitas dan profesionalisme karyawan terus saja dikutuk dan dituntut, sementara bara api kecemburuan yang selalu memanggang situasi kerja terus saja ditutup selimut apatisme, egoisme dan mungkin juga nepotisme serta isme-isme yang lain. Tulisan Appolonaris Berkanis salah seorang karyawan RSU Kupang yang kini tengah menyelesaikan program S2 Hukum Kesehatan di Unika Semarang, tentang penerapan PPh 21 bagi PNS golongan III di lingkup RSU Kupang yang diskriminatif dan primitif antara tenaga medis dan non medis pun tak digubris pihak berkompeten. Bahkan kegelisahan para PNS yang hasil keringatnya disunat atas nama pajak penghasilan itu pernah disampaikan dalam audensi bersama DPRD I dan Pemprov NTT bulan Mei 2008 lalu hanya berbuah kata menunggu dan menunggu. Tentu bukan cara yang santun dengan aksi demo meluapkan kegelisahan sebagaimana yang dilakukan para karyawan RSUD TC Hillers-Maumere atau RSUD-Larantuka beberapa waktu lalu untuk menuntut kebersamaan ‘rasa’ dalam suka-duka, sehat-sakit. Namun terkadang luapan kegelisahan yang terakumulasi bisa meruntuhkan sopan santun, respek dan loyalitas sebagai karyawan.
Tulisan singkat ini tidak dalam menggelisahkan hati siapapun, selain ‘meng-copy-resepkan’ tanda dan gejala penyakit kronis yang sungguh menggelisahkan hati banyak orang. Kini kegelisahan itu dititipkan pada tongkat estafet kepemimpinan RSU yang diserah-terimakan. Ketika memandang pijar cahaya ‘meteor baru’ RSU, tersibaklah rambut ikal ini sambil memohon; sekiranya harapan ini membumi di hati dan perasaan (bangga) masyarakat NTT yang relatif mudah tersinggung, gampang emosi, tak sabar antri dan sensitif terluka.. Congratulation ‘meteor baru’ RSU.*